Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggandeng tiga instansi untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan berbasis akrual. Diharapkan kedepan sistem keuangan di Jakarta bisa berstandar internasional.

Saya ingin penbukuan kami, akuntansi juga standar internasional, persis seperti perbankan

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama ingin agar pengelolaan keuangan di Jakarta bisa seperti perbankan. Sehingga tidak ada celah untuk permainan 'bon'. "Saya ingin pembukuan kami, akuntansi juga standar internasional, persis seperti perbankan," ujar Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (12/10).

Ketiga instansi yang digandeng yakni Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), PT Dirgantara Indonesia serta Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) yang bekerjasama dengan Kedutaan Besar Inggris.

Dalam hal ini BPKP akan melakukan pendampingan dan penjamin mutu pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset di Pemprov DKI Jakarta. Sementara PT Dirgantara Indonesia melakukan pengembangan teknologi informasi pengelolaan dan aset daerah.

Sedangkan ACCA bersama dengan Kedutaan Besar Inggris melakukan peningkatan kapasitas sumber daya pengelolaan keuangan melalui pembekalan dan pelatihan akuntansi sektor publik.

"Nanti PNS dilatih. PNS yang memiliki latar belakang akuntan akan ditarik untuk belajar. Karena selama ini justru ada yang jadi notulen. Masa akuntan jadi notulen," ucapnya.

Basuki yakin dengan adanya kerjasama ini maka sistem keuangan di Jakarta akan semakin baik. Salah satu langkah yang sudah diambil yakni dengan menerapkan sistem transaksi non tunai.

"Jadi kedepan sistem keuangan kami, tiap sore tutup buku. Karena selama ini pembukuan selalu dilakukan setiap enam bulan, itu sama saja ada celah untuk atur bon," tuturnya.

Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan BPKP DKI Jakarta, Dadang Kurnia mengatakan pihaknya akan mendukung Pemprov DKI Jakarta dalam menerapkan sistem keuangan berbasis akrual.

"Tugas kami bukan hanya melakukan audtor saja, tapi kami melakukan pendampingan. Dengan langkah Pemprov DKI Jakarta ini kami sangat mendukung," katanya.

Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia, Budi Santoso mengatakan, pihaknya akan lebih menunjang dalam bidang teknologi informasi. Sehingga nantinya semua transaksi keuangan di Pemprov DKI Jakarta bisa tercatat secara real time.

"Yang akan kami kembangkan yakni tata kelola keuangan berbasis akrual, kami menunjang dalam teknologi informasinya," tandasnya.